 |
| Environmental impacts of nickel mining in the southern island Kabaena |
Limbah tambang nikel dari perusahaan tambang yang beroperasi di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), diduga mencemari kawasan budi daya rumput laut warga setempat.
"Sejak perusahaan nikel beroperasi di Pulau Kabaena tahun 2007, hampir seluruh wilayah pesisir pantai Kabaena, tidak cocok lagi untuk membudidayakan rumput laut karena areanya dicemari limbah lumpur dari tanah nikel," kata La Riyfu (47), Kepala Dusun Sagori, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana melalui telepon dari Sagori, Sabtu.
Menurut La Riyfu, sebelum ada penambangan nikel oleh PT Bily di pulau tersebut, budi daya rumput laut menjadi sumber pendapatan sebagian besar warga, terutama yang tinggal di wilayah-wilayah pesisir pantai.
Saat ini, kata dia, warga tidak dapat lagi mengembangkan usaha budi daya rumput laut akibat limbah dari penambangan nikel tersebut berupa lumpur yang meluber di area tempat warga membudidayakan rumput laut.
"Selain menyebabkan pencemaran wilayah pesisir akibat luapan lumpur saat musim hujan, aktivitas penambangan nikel di Kabaena juga telah menjadi ancaman serius mengeringnya sejumlah sumber mata air di sekitar kawasan tambang," katanya.
Sejumlah sumber mata air yang selama ini tidak pernah kering dalam kondisi apapun tutur La Riyfu, saat ini sebagian airnya sudah menyusut, bahkan beberapa minggu saja tidak turun hujan, sejumlah mata air sudah kekeringan.
"Kalau aktivitas penambangan nikel di pulau ini terus dibiarkan, warga Pulau Kabaena terutama yang bermukim di wilayah-wilayah pesisir dalam kesulitan besar. Bukan hanya sumber mata pencaharian yang tertutup lumpur, akan tetapi sejumlah mata air yang menjadi kebutuhan vital warga, juga terancam kekeringan," katanya.
La Riyfu berharap, pemerintah dan pihak DPRD Sultra segera mengontrol kegiatan pertambangan yang mengancam terganggunya mata pencarian warga itu.
Sebab kalau keadaan itu terus dibiarkan kata dia, warga di sekitar kawasan tambang hanya akan menanggung penderitaan dan kerugian besar akibat dampak dari akiivitas penambangan itu.
"Kami hanya berharap agar berbagai pihak terkait, terutama pemerintah daerah, membuka mata melihat kondisi memprihatinkan itu," katanya.
Sebagai pemenga kebijakan ujarnya pemerintah harus mencari solusi terbaik untuk menyelamatkan warga dari berbagai ancaman kesulitan itu.
Sumber : ANTARA (News) Kendari.
Menurut La Riyfu, sebelum ada penambangan nikel oleh PT Bily di pulau tersebut, budi daya rumput laut menjadi sumber pendapatan sebagian besar warga, terutama yang tinggal di wilayah-wilayah pesisir pantai.
Saat ini, kata dia, warga tidak dapat lagi mengembangkan usaha budi daya rumput laut akibat limbah dari penambangan nikel tersebut berupa lumpur yang meluber di area tempat warga membudidayakan rumput laut.
"Selain menyebabkan pencemaran wilayah pesisir akibat luapan lumpur saat musim hujan, aktivitas penambangan nikel di Kabaena juga telah menjadi ancaman serius mengeringnya sejumlah sumber mata air di sekitar kawasan tambang," katanya.
Sejumlah sumber mata air yang selama ini tidak pernah kering dalam kondisi apapun tutur La Riyfu, saat ini sebagian airnya sudah menyusut, bahkan beberapa minggu saja tidak turun hujan, sejumlah mata air sudah kekeringan.
"Kalau aktivitas penambangan nikel di pulau ini terus dibiarkan, warga Pulau Kabaena terutama yang bermukim di wilayah-wilayah pesisir dalam kesulitan besar. Bukan hanya sumber mata pencaharian yang tertutup lumpur, akan tetapi sejumlah mata air yang menjadi kebutuhan vital warga, juga terancam kekeringan," katanya.
La Riyfu berharap, pemerintah dan pihak DPRD Sultra segera mengontrol kegiatan pertambangan yang mengancam terganggunya mata pencarian warga itu.
Sebab kalau keadaan itu terus dibiarkan kata dia, warga di sekitar kawasan tambang hanya akan menanggung penderitaan dan kerugian besar akibat dampak dari akiivitas penambangan itu.
"Kami hanya berharap agar berbagai pihak terkait, terutama pemerintah daerah, membuka mata melihat kondisi memprihatinkan itu," katanya.
Sebagai pemenga kebijakan ujarnya pemerintah harus mencari solusi terbaik untuk menyelamatkan warga dari berbagai ancaman kesulitan itu.
Sumber : ANTARA (News) Kendari.
No comments:
Post a Comment